26.10.08

BERITA

PPh Final RSH Turun Jadi 1% Mulai 1 Januari 2009
Detik, 08 Desember 2008

Mulai 1 Januari 2009 PPh final untuk Rumah Sederhana Sehat (RSH) bagi pengembang properti diturunkan dari 5% menjadi 1%, Peraturan Pemerintah (PP) nya sudah diterbitkan pemerintah.

Hal ini dikatakan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution usai acara pemotongan kurban di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta (8/12/2008).

"Ini dilakukan untuk memudahkan saja sebenarnya, karena namanya biaya untuk membangun rumah, pengembangan rumah, pembangunan gedung, itu selalu banyak perdebatan mengenai fakturnya. Sehingga tinggal omsetnya diketahui, tahu PPh-nya berapa," tuturnya.

Meskipun tarif final RSH ini diturunkan, Darmin mengatakan potensi penerimaan pajak dari sektor ini akan lebih bagus karena akan semakin menggiatkan sektor properti.

"Kita yakin lebih baik potensinya. Kalau tidak mana mau kita. Tapi saya tidak mau bilang berapa besar. Itu masih tergantung dari rumah lakunya bagimana, jasa konstruksi bagimana, tahun lalu bagus, tahun ini masih sedikit bagus," imbuhnya.

Di tempat yang sama, Direktur Peraturan Pajak II Djonifar Abdul Fatah mengatakan sistem perhitungannya didasarkan kepada omset dimana dikenakan kepada developer.

"Sistemnya adalah pada waktu pemotongan waktu membayar tersebut kalau badan yang beli dia potong, kalau orang pribadi berdasarkan omset. Semua berdasrkan omset, developernya yang kena," jelasnya.

Dikatakan Djonifar dengan penetapan penurunan PPh ini maka harga RSH akan menjadi turun.

Selain itu, Darmin mengatakan pihaknya saat ini tengah meminta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk memeriksa pembayaran pajak di sektor real estate dan jasa konstruksi guna mengoptimalkan pembayaran pajak di sektor ini.

-----------------------///--------------------------

Swasta Masih Jadi Obyek Perasan Pajak
Okezone, 01 Desember 2008

Selama ini, pemerintah masih dianggap sebagai rekanan istimewa dari kalangan pengusaha. Bagaimana tidak, ketika kalangan pengusaha mendapatkan keuntungan dari usahanya, pemerintah tidak luput untuk mendapatkan bagiannya lewat pajak. Namun, ketika pengusaha mendapatkan kerugian, maka itu harus ditanggung oleh pengusaha itu sendiri.

Keluhan tersebut diungkapkan oleh pengusaha Mochtar Riady, saat berbicara dalam seminar dan dialog nasional bertajuk Reinventing Indonesia: The Challenge of Indonesia Economy and Business Leader 2009, di Universitas Unika Atmajaya, Jakarta, Sabtu (15/11/2008).

"Saya pernah berbicara di depan kepala Kanwil Pajak dan mengatakan bahwa pemerintah itu adalah partner istimewa dari pengusaha," ucapnya.

Maka itu, menurut Mochtar, pemerintah mempunyai kewajiban untuk bagaimana membina dan melindungi para pengusaha dengan baik. Dia mencontohkan, bagaimana pemerintah Singapura melindungi pengusahanya lewat pengembalian pajak.

"Dua tahun lalu, Singapura telah memprediksi akan ada kemunduran ekonomi. Maka itu, pajak yang telah disetor oleh pengusaha, dikembalikan lagi untuk mengatasi kesulitan," ucapnya.

Sedangkan di Indonesia, lanjut Mochtar, peraturan perpajakan sendiri, belum banyak berubah. Pengusaha masih dianggap sebagai obyek perasan pemerintah. "Kita butuh perubahan itu," tegasnya.

Kendati demikian, Mochtar menyanggah, bahwa perlakuan pemerintah Indonesia terhadap pengusaha, harus sama seperti apa yang dilakukan Singapura.

Soalnya, dia melihat, ada perbedaan sistem ekonomi yang mendasar antara Indonesia dan Singapura. "Dalam kondisi ekonomi yang berbeda, saya tidak mau gegabah untuk mengatakan bahwa Indonesia harus seperti Singapura," ucapnya.

Menurut Mochtar, setiap manusia yang lahir di Singapura, sudah sedari awal disertai dengan nomor identitas tunggal (Single Identity Number). Sehingga, setiap aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut, tidak akan terlepas dari pengawasan pemerintah Singapura, termasuk dalam hal perpajakan. Hal mana, situasi tersebut tidak terjadi di Indonesia.

"Jadi, kalau pemerintah Indonesia ikut mengembalikan pajak yang telah disetor pengusaha, malah nanti bisa berantakan. Karena, belum memiliki sistem pengawasan yang baik," pungkasnya.

-----------------------///--------------------------

Zakat Dapat Kurangi Pajak Penghasilan
Bazis, 30 November 2008

Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dapat dipergunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. "Prinsipnya zakat tidak termasuk objek pajak," kata Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Drs H Tulus di Jakarta kemarin.

Menurut Tulus, pasal 14 (3) UU no 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, telah mengatur bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada lembaga resmi (BAZIS, BAZ atau LAZ) dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak.
Dia mengakui untuk menghindari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggung jawab perlu ada mekanisme seperti validitas formulir dan pelaporan pembayaran zakat dari BAZIS, BAZ atau LAZ. Selain itu, pembayaran berupa infaq, sedekah, hibah atau kafarat tidak dapat digunakan untuk pengurangan pajak.

"Jika wajib pajak sudah membayarkan zakatnya ke BAZIS atau BAZ (LAZ) dengan membuktikan bukti setor zakat tersebut wajib pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak untuk membayar pajaknya setelah dikurangi zakat sesuai bukti setor," katanya.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, papar Tulus, zakat yang boleh dikurangi dari penghasilan adalah zakat atas penghasilan saja, bukan zakat mal atau zakat fitrah dan zakat lainnya.

"Zakat juga bukan sebagai pengurangan Pajak Penghasilan secara langsung tetapi hanya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak," ucapnya.

Untuk dapat mengurangkan zakat dari penghasilan kena pajak, wajib pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi pemeluk Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk Islam.

Dalam UU tentang zakat itu juga tertera bagi pengelola zakat yang lalai diancam dengan sanksi kurungan tiga bulan dan atau denda Rp30 juta.

Mengurangi Pajak

Sebenarnya masalah zakat dapat mengurangi pajak ini sudah dilontarkan jauh-jauh hari oleh mantan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo. Pernyataan ini berdampak pada peraturan-peraturan daerah mengenai penerapan pajak atas hasil usaha badan maupun perorangan akan dikaitkan dengan zakat, yang pada akhirnya zakat merupakan suatu pendapatan yang disejajarkan dengan pajak.

Pajak dan zakat memiliki persamaan di samping memiliki perbedaan yang mendasar. Keduanya merupakan kumpulan dana yang dihimpun dari masyarakat. Zakat adalah wajib bagi orang muslim yang kaya. Sedangkan pajak terutama wajib bagi warga yang juga kaya.

Lahirnya UU Nomor 38, sangat melegakan banyak pihak. Menurut CEO Dompet Dhuafa Republika Eri Sudewo ditetapkannya UU tentang zakat setidaknya berpengaruh besar pada lima pihak. Pertama, bagi kalangan dhuafa dan miskin. Kedua, umat Islam, khususnya orang kaya muslim. Ketiga, lembaga pengelola zakat. Keempat, tentunya juga bagi kalangan non muslim. Kelima, bagi pihak pemerintah sendiri. Untuk pihak pertama hingga ketiga itu memang melingkupi umat Islam. Sebab penduduk miskin di Indonesia mayoritas beragama Islam. Maka lumrah, harusnya yang bertanggungjawab untuk menanggulanginya adalah umat Islam sendiri. (Republika, 15/7).

Islam mewajibkan muzakki (orang kaya muslim) untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan umatnya. "Dirikanlah shalat dan tunaikan zakat" (QS 2:43). Kedudukan zakat sama pentingnya dengan shalat. Ada sekitar 27 ayat yang berdampingan kata shalat dan zakat. Keduanya menjadi prinsip rukun Islam.

Lahirnya UU Nomor 38 memberikan kemandirian tersendiri bagi pemerintah. Sebab sejak republik ini berdiri, zakat selalu terabaikan. Artinya sebagai lembaga yang paling sah dan resmi mengelola zakat, pemerintah sadar telah menyia-nyiakan kesempatan ini.

-----------------------///--------------------------

DJP Bentuk KPP Bagi Orang Kaya
Investor Daily Indonesia, 25 November 2008

Pemerintah akan membentuk kantor khusus pelayanan pajak (KPP) untuk orang-orang kaya atau pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar penerimaan negara dari pajak perorangan bisa optimal. Pembentukan kantor khusus bagi wajib pajak orang kaya juga untuk memudahkan mengenali mereka dan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya." kata Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, pada acara peresmian tujuh Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan 88 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama menjadi kantor modern, Bukittinggi, Sumatera Barat. Senin (24/11).

Darmin menjelaskan, keberadaan kantor khusus bagi orang kaya tersebut diyakini akan lebih memudahkan pelayanan dan pengawasan. "Pembentukan kantor khusus bagi wajib pajak orang kaya sangat perlu, karena pada umumnya mereka memiliki aktivitas keuangan yang lebih kompleks, sehingga perlu pelayanan maksimal," paparnya.

Dia menambahkan, fondasi reformasi dan modernisasi DJP juga sudah dibangun dengan diresmikannya tujuh kantor wilayah (kanwil) DJP dan 88 KPP Pratama menjadi kantor yang modern kemarin. Ketujuh Kanwil DJP yang diresmikan tersebut adalah Kanwil DJP Sumbar dan Jambi, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung. Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Sulteng, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP Nusa Tenggara, serta Kanwil DJP Papua dan Maluku.

"Reformasi birokrasi DJP sudah dimulai sejak 2,5 tahun lalu, kini DJP memiliki sistem modern," ujar Darmin, seperti dikutip antara.

-----------------------///--------------------------

Sunset Policy Bukan Jebakan
Okezone, Minggu, 9 Nopember 2008

Sunset policy bukan sebuah jebakan bagi warga yang belum memiliki NPWP atau belum membayar pajak. Pasalnya, banyak masyarakat yang memandang bahwa sunset policy adalah jebakan di kemudian hari.

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengatakan, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat tertib dan benar membayar pajak.

"Sunset policy bukan tax amnesty. Tidak ada upaya untuk menjebak masyarakat," katanya di sela acara sosialiasi sunset policy di Jitec Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (9/11/2008).

Di tempat sama, Direktur Kepala Pusat Informasi dan Dokumentasi Ditjen Pajak Kismantoro, mengatakan hal senada. Menurutnya masyarakat sebaliknya akan terjebak apabila tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak atau tidak memanfaatkan fasilitas ini.

"Kebijakan ini memberi kesempatan bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP maupun yang sudah namun mengisinya tidak dilakukan dengan benar," kata Kismantoro.

Sunset policy merupakan penghapusan sanksi administrasi WP yang terbagi atas dua bagian. Pertama, WP yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan SPT penghasilan sebelum tahun pajak 2007. Akibatnya pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Kedua, WP orang pribadi yang dalam tahun 2008 mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara sukarela dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk tahun pajak 2007 dan tahun sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, untuk tahun pajak 2007 dan tahun sebelumnya.

-----------------------///--------------------------

Tarif PPh Badan Bertahap Sudah Final
Okezone, Senin, 3 Nopember 2008

Penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap masing-masing 28 persen pada 2008 dan 25 persen pada 2010 sudah final.

"Itu sudah final. Tidak mungkin ada perubahan lagi," Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/6/2008).

Menurut Darmin, penetapan tarif secara bertahap juga tidak akan mengganggu iklim investasi. Pasalnya, pemberlakuan tarif pajaknya baru dikenakan setelah investor memperoleh laba. "Masa investasi langsung kena pajak. Kalau sudah ada laba, baru kena pajaknya," katanya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Muhammad Lutfi sebelumnya mengatakan, tarif PPh Badan seharusnya ditetapkan langsung sebesar 25 persen pada tahun depan. Menurutnya, penetapan tarif PPh secara langsung sebesar itu akan sangat efektif menarik minat investasi.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan, ideal PPh Badan adalah 18 persen. Hal ini mengacu besaran pajak serupa di sejumlah negara kompetitor Indonesia dalam menarik minat investasi di Asia.

Namun, bila mengacu pada aspek kestabilan fiskal, tuturnya, pihak penguasa cukup menerima penetapan tarif PPh badan 25 persen. "Asal itu dilakukan secara langsung. Kalau bertahap, manfaatnya tidak terasa langsung," katanya.

-----------------------///--------------------------

PPN Ekspor JKP Diusulkan 0%
Okezone, Senin, 23 Oktober 2008

JAKARTA - Pemerintah mengusulkan ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) atau Barang Kena Pajak (BKP) yang tak berwujud dikenakan PPN nol persen. Ini merupakan terobosan baru, karena dalam UU PPN yang berlaku saat ini, tidak mengenal istilah ekspor JKP atau BKP tak berwujud.

"Untuk menetralkan pembebanan PPN dan memberikan kesempatan kepada pelaku jasa bersaing di pasar global, maka terhadap penyerahan jasa yang dilakukan pengusaha indonesia diluar wilayah pabean dan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari Indonesia di luar wilayah pabean diperlakukan sebagai ekspor JKP/BKP dikenakan PPN dengan tarif nol persen," ucap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat memberikan penjelasan mengenai RUU Perubahan ketiga UU Nomor 8/1983 tentang PPN dan PPnBM didepan Pansus RUU PPN dan PPnBM DPR-RI, Jakarta, Kamis (22/10/2008).

Usulan ini merupakan hal baru. Pasalnya, menurut Menkeu, dalam UU PPN saat ini hanya mengenal ekspor BKP saja. Oleh karena itu, diakuinya, jika usulan tersebut diterima, pemerintah masih kesulitan dalam melakukan pengawasan atas transaksi ekpor JKP/BKP tak berwujud ini. Kendati demikian, ia berharap dengan pengaturan ini bisa mendorong peningkatan transaksi ekspor JKP/BKP tak berwujud.

"Akan sangat membanggakan sekali jika waralaba-waralaba Indonesia bisa bermunculan di kota-kota dunia, termasuk mungkin spa," pungkasnya.

Tidak ada komentar:







 


SELAMAT
Telah Laporan

SPT TAHUNAN BADAN


--


Sebagai rasa terima kasih kami atas kunjungan anda ke website PAJAK KITA, kami menyediakan APLIKASI TRANSKRIP ELEMEN LAP KEUANGAN edisi Maret '10 Gratis untuk anda.

Silahkan isi form di samping ini dengan isi pesan NAMA & NPWP Perusahaan Anda, kami akan segera mengirim Aplikasi ke alamat e-mail anda.
FORM KONTAK / PESAN

Nama :
Email :
Pesan :

Copyright © 2009 by PAJAK KITA

Design by DP Pajak | Galeri Pajak